ETIKA DALAM MEDIA SOSIAL
BAGI APARATUR PERADILAN

PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA

Sumber: Pembinaan WKMA Bidang Non Yudisial di Palembang pada 11 Nopember 2020

#1 PAHAMI ATURAN KODE ETIK PROFESI TEKNOLOGI INFORMASI DAN MEDIA SOSIAL

Acuan:

l      Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/ KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

l      Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 122/KMA/SK/VII/2013 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Juru Sita.

l      Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 008-A/SEK/SK/I/2012 tentang Aturan Pegawai Mahkamah Agung RI.

l      Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor 2 Tahun 2019 tentang Larangan Hakim Berpolitik.

l      Pasal 27 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

l       Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial.

l     Surat Edaran Menpan RB Nomor 137 Tahun 2018 tentang Penyebarluasan Informasi Melalui Media Sosial bagi ASN.

l      Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.72-2/99 perihal Pencegahan Potensi Gangguan Ketertiban dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi PNS.

l     Himbauan Bawaslu RI Nomor 1692/K/Bawaslu/PM.00.00/X/2018 perihal Himbauan Netralitas Pegawai Negeri Sipil (ASN), Kampanye oleh Pejabat Negara Lainnya serta Larangan Penggunaan Fasilitas Negara.

#2 SPEAK FOR YOURSELF NOT YOUR INSTITUTION

Dalam menggunakan media sosial, perlu dibedakan antara akun individu dengan akun instansi.

l      Meskipun menggunakan akun individu tetap harus menjaga kewibawaan dan kehormatan, agar terbangun kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

l      Korps Hakim dikenal sebagai the silent corps, dan dalam banyak hal, standar perilaku seorang Hakim menjadi lebih tinggi daripada warga negara pada umumnya.

l      Dalam media sosial, setiap posting-an akan menjadi milik publik, sehingga publik bebas mengutip setiap informasi yang dibagi.

l      Informasi yang telah dibagikan akan eksis dalam jangka waktu yang panjang, sehingga dapat ditampilkan

#3 FOR YOURSELF, NOT YOUR INSTITUTION

Di media sosial dengan akun individu, apapun yang anda lakukan hendaknya dilakukan atas nama diri sendiri, bukan atas nama institusi pengadilan.

l      Mengingat sensitifitas jabatan seorang hakim dan/atau aparatur peradilan, sepatutnya tidak mencantumkan daftar tempat kerja pada halaman media sosial.

l      Hal ini untuk menghindari anggapan bahwa postingan anda sebagai representasi lembaga pengadilan.

#4 JAGA NETRALITAS

Hakim dan aparatur peradilan harus bersikap independen dan imparsial dalam perkataan dan perbuatan.

l    Tidak melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan kepada salah satu calon.

l     Tidak mengunggah informasi yang memuat konten kampanye yang mengandung unsur kebencian, SARA dan hoax melalui media sosial (facebook, instagram, line, whatsapp, dan sejenisnya).

l     Tidak menanggapi (like, berkomentar dan sejenisnya), menyebarluaskan gambar/foto bakal calon, visi-misi, menyampaikan pendapat atau melakukan tindakan yang menunjukkan keberpihakan kepada salah satu calon; dan

l      Tidak berfoto dengan salah satu calon.

#5 HINDARI POTENSI PELANGGARAN

Hindari hal-hal berikut:

l      Penulisan status dan komentar yang memuat konten kebencian, SARA dan dukungan/kebencian secara terbuka kepada partai politik atau kandidat calon pejabat negara/daerah;

l      Reposting berita atau gambar yang diragukan kebenarannya;

l      Posting foto yang kurang pantas;

l      Komentar, kritik maupun pembenaran mengenai putusan yang belum berkekuatan hukum tetap/putusan yang telah berkekuatan hukum tetap/proses suatu perkara yang sedang disidangkan, dan/atau substansi suatu perkara yang sedang disidangkan maupun berpotensi menjadi perkara di pengadilan;

l       Pertemanan di media sosial yang intens antara hakim/aparatur peradilan dengan aparat penegak hukum yang sedang berperkara, maupun memiliki potensi berperkara di persidangan.

l      Pertemanan yang berpotensi menimbulkan kesan keberpihakan bagi salah satu pihak berperkara.

#6 THINK BEFORE YOU POST

Postingan digital berbasis internet baik berupa status, gambar, video maupun audio, tetap dapat diakses meskipun telah lama dibuat.

l      Setiap yang diunggah di media sosial tidak ada yang bersifat rahasia (menjadi milik publik), oleh karena itu tidak perlu mem-posting apapun yang tidak ingin anda baca di halaman depan surat kabar.

l  Pastikan mematuhi semua aturan kerahasiaan dan publikasi yang berlaku di lembaga peradilan.

l     Tidak mem-posting sesuatu yang dapat menurunkan martabat pengadilan.

#7 PERHATIKAN KEAMANAN DAN WIBAWA KANTOR PENGADILAN

Hakim dan aparatur peradilan harus berhati-hati dan menghindari hal-hal yang membahayakan dan menurunkan wibawa kantor pengadilan.

l     Untuk kepentingan keamanan jangan memposting gambar yang tidak layak baik di dalam maupun di luar kantor pengadilan, juga foto area kantor yang bersifat rahasia terutama untuk keamanan persidangan.

l      Media sosial adalah lingkungan publik sehingga posting-an mengenai kantor pengadilan akan menjadikannya sebagai obyek publik.

©2021 Penjaminan Mutu PN Sgm