logo
Pembaruan terakhir: Senin, 01 April 2019
Indonesian Dutch English
shade

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 56 dan 57 UU No. 48 Tahun 2009, Pasal 68 B dan 69 C UU 49 Tahun 2009, Pasal 60 B dan 60 C UU No. 50 Tahun 2009, Pasal 114 C dan 144 D UU No. 51 Tahun 2009 yang mengatur tentang hak setiap orang yang tersangkut perkara untuk memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu serta pembentukan pos bantuan hukum pada setiap Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara bagi pencari keadilan yang tidak mampu, dan bahwa Mahkamah Agung RI dan Badan-badan Peradilan yang berada di bawahnya harus memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh keadilan termasuk akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu, maka Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Selengkapnya:

Informasi Cepat

  • 1

Polling Website

Untuk peningkatan pelayanan informasi dan kenyamanan pengguna dalam mengakses website ini, kami mohon partisipasi anda untuk memberikan penilaian seberapa baik kah website ini menurut anda ?
Penilaian ini berdasar beberapa kategori dibawah ini :

1. Desain menarik
2. Kecepatan akses
3. Bersifat Interaktif
4. Konten Aktual dan informatif
5. Aksesabilitas dan Kompatibilitas (Dapat diakses oleh semua user dan kompatibel dengan semua platform web browser)
6. Fungsionalitas (Fitur yang tersedia berfungsi dengan baik)
7. Usability (Mudah dan sederhana dioperasikan)

[Silahkan Pilih Tingkat Kepuasan Anda]
 

sangatbaik baik

  cukupburuk

Hasil Polling