logo web ptmks

  • Sekapur Sirih

    agung kpn Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.
    salam sejahtera bagi kita semua.

    Pengunjung yang budiman , demi memenuhi kebutuhan anda untuk memantau apa, bagaimana, dan sejauhmana kinerja  segenap jajaran aparatur peradilan Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam memberikan pelayanan hukum terbaik kepada masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang meliputi Kabupaten Gowa, kami berusaha dapat menyajikannya secara

    Read More
  • 1
  • 2
  • 3
img link ma img link badil img link bawas img link diklat
Tue17Nov2020

Etika Dalam Media Sosial

ETIKA DALAM MEDIA SOSIAL
BAGI APARATUR PERADILAN

PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA

Sumber: Pembinaan WKMA Bidang Non Yudisial di Palembang pada 11 Nopember 2020

#1 PAHAMI ATURAN KODE ETIK PROFESI TEKNOLOGI INFORMASI DAN MEDIA SOSIAL

Acuan:

l      Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/ KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

l      Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 122/KMA/SK/VII/2013 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Juru Sita.

l      Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 008-A/SEK/SK/I/2012 tentang Aturan Pegawai Mahkamah Agung RI.

l      Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor 2 Tahun 2019 tentang Larangan Hakim Berpolitik.

l      Pasal 27 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

l       Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial.

l     Surat Edaran Menpan RB Nomor 137 Tahun 2018 tentang Penyebarluasan Informasi Melalui Media Sosial bagi ASN.

l      Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.72-2/99 perihal Pencegahan Potensi Gangguan Ketertiban dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi PNS.

l     Himbauan Bawaslu RI Nomor 1692/K/Bawaslu/PM.00.00/X/2018 perihal Himbauan Netralitas Pegawai Negeri Sipil (ASN), Kampanye oleh Pejabat Negara Lainnya serta Larangan Penggunaan Fasilitas Negara.

#2 SPEAK FOR YOURSELF NOT YOUR INSTITUTION

Dalam menggunakan media sosial, perlu dibedakan antara akun individu dengan akun instansi.

l      Meskipun menggunakan akun individu tetap harus menjaga kewibawaan dan kehormatan, agar terbangun kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

l      Korps Hakim dikenal sebagai the silent corps, dan dalam banyak hal, standar perilaku seorang Hakim menjadi lebih tinggi daripada warga negara pada umumnya.

l      Dalam media sosial, setiap posting-an akan menjadi milik publik, sehingga publik bebas mengutip setiap informasi yang dibagi.

l      Informasi yang telah dibagikan akan eksis dalam jangka waktu yang panjang, sehingga dapat ditampilkan

#3 FOR YOURSELF, NOT YOUR INSTITUTION

Di media sosial dengan akun individu, apapun yang anda lakukan hendaknya dilakukan atas nama diri sendiri, bukan atas nama institusi pengadilan.

l      Mengingat sensitifitas jabatan seorang hakim dan/atau aparatur peradilan, sepatutnya tidak mencantumkan daftar tempat kerja pada halaman media sosial.

l      Hal ini untuk menghindari anggapan bahwa postingan anda sebagai representasi lembaga pengadilan.

#4 JAGA NETRALITAS

Hakim dan aparatur peradilan harus bersikap independen dan imparsial dalam perkataan dan perbuatan.

l    Tidak melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan kepada salah satu calon.

l     Tidak mengunggah informasi yang memuat konten kampanye yang mengandung unsur kebencian, SARA dan hoax melalui media sosial (facebook, instagram, line, whatsapp, dan sejenisnya).

l     Tidak menanggapi (like, berkomentar dan sejenisnya), menyebarluaskan gambar/foto bakal calon, visi-misi, menyampaikan pendapat atau melakukan tindakan yang menunjukkan keberpihakan kepada salah satu calon; dan

l      Tidak berfoto dengan salah satu calon.

#5 HINDARI POTENSI PELANGGARAN

Hindari hal-hal berikut:

l      Penulisan status dan komentar yang memuat konten kebencian, SARA dan dukungan/kebencian secara terbuka kepada partai politik atau kandidat calon pejabat negara/daerah;

l      Reposting berita atau gambar yang diragukan kebenarannya;

l      Posting foto yang kurang pantas;

l      Komentar, kritik maupun pembenaran mengenai putusan yang belum berkekuatan hukum tetap/putusan yang telah berkekuatan hukum tetap/proses suatu perkara yang sedang disidangkan, dan/atau substansi suatu perkara yang sedang disidangkan maupun berpotensi menjadi perkara di pengadilan;

l       Pertemanan di media sosial yang intens antara hakim/aparatur peradilan dengan aparat penegak hukum yang sedang berperkara, maupun memiliki potensi berperkara di persidangan.

l      Pertemanan yang berpotensi menimbulkan kesan keberpihakan bagi salah satu pihak berperkara.

#6 THINK BEFORE YOU POST

Postingan digital berbasis internet baik berupa status, gambar, video maupun audio, tetap dapat diakses meskipun telah lama dibuat.

l      Setiap yang diunggah di media sosial tidak ada yang bersifat rahasia (menjadi milik publik), oleh karena itu tidak perlu mem-posting apapun yang tidak ingin anda baca di halaman depan surat kabar.

Pastikan mematuhi semua aturan kerahasiaan dan publikasi yang berlaku di lembaga peradilan.

l     Tidak mem-posting sesuatu yang dapat menurunkan martabat pengadilan.

#7 PERHATIKAN KEAMANAN DAN WIBAWA KANTOR PENGADILAN

Hakim dan aparatur peradilan harus berhati-hati dan menghindari hal-hal yang membahayakan dan menurunkan wibawa kantor pengadilan.

l     Untuk kepentingan keamanan jangan memposting gambar yang tidak layak baik di dalam maupun di luar kantor pengadilan, juga foto area kantor yang bersifat rahasia terutama untuk keamanan persidangan.

l      Media sosial adalah lingkungan publik sehingga posting-an mengenai kantor pengadilan akan menjadikannya sebagai obyek publik.

©2021 Penjaminan Mutu PN Sgm

Pengumuman MA RI

Pencarian

Maklumat Pelayanan

Maklumat Pelayanan Web

Animasi 3D Perencanaan Renovasi dan Perluasan Kantor

Survey IKM & IPK

 Bantu kami untuk meningkatkan
 pelayanan, dengan mengisi survey
 dibawah ini !!!
survei ikmsurvei korupsi

Hasil Survey IKM & IPK

IKM IKP

Pengumuman

Statistik Pengunjung

031667
Hari ini
Bulan ini
Total
184
3665
31667
IP Address anda : 3.236.118.225
15-05-2021 19:35:45

ecourt

siwas

dirput

SIPP

PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA

alamat Jl. Dr Wahidin Sudirohusodo No 58, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan

telepon Telepon 0411 861089

email E-mail : mail@pn-sungguminasa.go.id

Help Desk