TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasar:

Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

Tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Sungguminasa sebagaimana telah ditentukan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009, pada pokoknya:

• Pengadilan Negeri Sungguminasa adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama dalam wilayah hukumnya;
• Pengadilan Negeri Sungguminasadapat member ikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah Kabupaten Gowa, apabila diminta;
• Selain tugas dan kewenangan tersebut, Pengadilan Negeri Sungguminasadapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang;
• Pengadilan Negeri Sungguminasa wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan;
• Pengadilan Negeri Sungguminasa wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan;

Pasal 53:

(1) Ketua pengadilan melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas hakim;

(2) Ketua pengadilan selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan perilaku panitera, sekretaris, dan juru sita di daerah hukumnya;

(3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), ketua pengadilan dapat memberikan petunjuk, teguran, dan peringatan;

(4) Pengawasan tersebut pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Pasal 57A:

(1) Dalam menjalankan tugas peradilan, peradilan umum dapat menarik biaya perkara;

(2) Penarikan biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan tanda bukti pembayaran yang sah;

(3) Biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya kepaniteraan dan biaya proses penyelesaian perkara;

(4) Biaya kepaniteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penerimaan negara bukan pajak, yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(5) Biaya proses penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada pihak atau para pihak yang berperkara yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung;

(6) Pengelolaan dan pertanggungjawaban atas biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57B:

(1) Setiap pejabat peradilan dilarang menarik biaya selain biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57A ayat (3);

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 36B.

Pasal 68A:

(1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim harus bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya;

(2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Pasal 68B:

(1) Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum;

(2) Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu;

(3) Pihak yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan tempat domisili yang bersangkutan.

Pasal 68C:

(1) Pada setiap pengadilan negeri dibentuk pos bantuan hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum;

(2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara cuma-cuma, kepada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap;

(3) Bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

©2021 Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Sungguminasa